Berita

Sosial

Selayang Pandang Program DIGNITY

• By Stef Segu
• 2026-01-05

Dalam Bahasa Inggris, dignity memiliki makna yang khusus yakni martabat. Juga diartikan sebagai nilai, kehormatan dan harga diri. Kita barangkali mendengar ungkapan martabat manusia (human dignity). Itu artinya, dignity adalah ungkapan yang istimewa.

Dalam program kerjasama antara Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan 8 mitra lokal di 7 provinsi di Indonesia, DIGNITY adalah singkatan dari Disability Inclusion Through Strenghtening Local to National Policy and Capacity atau inklusi disabilitas melalui penguatan kapasitas dna kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

Program DIGNITY adalah salah satu dari 11 program yang didukung oleh INKLUSI (program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia menuju masyarakat inklusif). Di provinsi NTT, program ini berlokasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan memilih Desa Kadi Wano dan Bondo Kodi sebagai pilot atau percontohan pendekatan pembangunan inklusif berbasis masyarakat (community based inclusive development).

Dalam program ini, target utama adalah orang dengan disabilitas psikososial (ODDP). Istilah yang lebih dikenal adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Beberapa alasan memilih ODDP adalah masalah kesehatan jiwa di Indonesia meningkat, namun akses layanan dan tenaga professional terbatas. Lalu, stigma, diskriminasi dan pemasungan tinggi; penolakan dan kekerasan serta perlakuan buruk tinggi, partisipasi dalam pembangunan dan akses ketenagakerjaan rendah.

Tujuan program DIGNITY ada 5 yakni 1) ODDp mengakses layanan yang inklusif non diskriminatif dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, 2) ODDP dan difabel lain mengakses ketenagakerjaan dan kewirausahaan inklusif, 3) ODDP dan difabel lain menjalankan hak politik, dan 4) organisasi difabel, OMS, dan media berperan dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak disabilitas, perlindungan sosial dan perencanaan pembangunan inklusif.

Dalam implementasi program, Tim YHS berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, swasta (bank, koperasi, pengusaha lokal), LSM dan OMS, Lembaga Pendidikan (universitas dan BLK), KPUD dan Bawaslu.***